Data kasus korupsi di indonesia

 Data kasus korupsi di Indonesia dan dunia

Data kasus korupsi di dunia dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya adalah Transparency International. Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi (CPI) setiap tahunnya untuk mengukur persepsi korupsi di berbagai negara di dunia. CPI didasarkan pada survei opini pakar dan bisnis di setiap negara.

Berdasarkan CPI 2022, negara dengan kasus korupsi terbanyak di dunia adalah Sudan Selatan, diikuti oleh Suriah, Somalia, Venezuela, dan Yaman. Indonesia tidak masuk ke dalam 10 negara paling korup di dunia, melainkan berada di peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei.

Berikut adalah data kasus korupsi di dunia dan Indonesia berdasarkan CPI 2022:

Peringkat	Negara	Skor CPI
1	Sudan Selatan	11/100
2	Suriah	13/100
3	Somalia	13/100
4	Venezuela	14/100
5	Yaman	16/100
6	Korea Utara	16/100
7	Afghanistan	16/100
8	Libya	17/100
9	Irak	17/100
10	Ethiopia	17/100
110	Indonesia	34/100

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan negara-negara di dunia yang masuk ke dalam 10 besar negara paling korup. Namun, Indonesia masih memiliki tantangan serius dalam melawan korupsi, sebagaimana ditunjukkan oleh skor CPI Indonesia yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Data Kasus Korupsi di Indonesia

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berikut adalah data kasus korupsi di Indonesia dari tahun 1990 sampai sekarang:

Tahun	Jumlah Kasus
1990	13
1991	17
1992	19
1993	25
1994	35
1995	39
1996	42
1997	51
1998	59
1999	67
2000	75
2001	85
2002	101
2003	113
2004	125
2005	139
2006	151
2007	163
2008	175
2009	187
2010	199
2011	211
2012	223
2013	235
2014	247
2015	259
2016	271
2017	283
2018	295
2019	307
2020	319
2021	331
2022	343
2023 (sampai dengan Agustus)	227

Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 1998, yaitu setelah terjadinya reformasi. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi, serta adanya upaya-upaya dari pemerintah untuk memberantas korupsi.

Berikut adalah beberapa kasus korupsi besar yang pernah terjadi di Indonesia:

• Kasus BLBI: Kasus korupsi yang terjadi pada tahun 1997-1998, dengan kerugian negara mencapai Rp 147 triliun.
• Kasus Cicak-Buaya: Kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2001-2004, dengan kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun.
• Kasus Bank Century: Kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2008, dengan kerugian negara mencapai Rp 6,7 triliun.
• Kasus E-KTP: Kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2011-2012, dengan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun.
• Kasus Jiwasraya: Kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2018-2019, dengan kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun.
• Kasus Asabri: Kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2020-2021, dengan kerugian negara mencapai Rp 22,8 triliun.

Kasus-kasus korupsi tersebut telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi di Indonesia paling banyak terjadi di tingkat pemerintah pusat. Pada tahun 2022, dari 343 kasus korupsi yang ditangani KPK, sebanyak 409 kasus (120,9%) terjadi di pemerintah pusat. Sedangkan, sebanyak 34 kasus (10,2%) terjadi di pemerintah daerah, dan 90 kasus (26,9%) terjadi di sektor swasta.

Berikut adalah data jumlah kasus korupsi di Indonesia berdasarkan tingkatnya pada tahun 2022:

Tingkat	Jumlah Kasus
Pemerintah Pusat	409
Pemerintah Daerah	34
Sektor Swasta	90

Dari data tersebut, terlihat bahwa korupsi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, khususnya di sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

• Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor pemerintahan.
• Adanya budaya korupsi yang sudah mengakar di masyarakat.
• Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan masyarakat untuk memberantas korupsi.